Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Kesejahteraan petambak garam meningkat 1 Nilai Tukar Petambak Garam Indeks 102,25
2 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat petambak garam 2 Nilai Tukar Petambak Garam Indeks 102,75
3 Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan 3 Produksi garam nasional juta ton 3,00
4 Produksi Garam Nasional berdaya saing 4 Produksi Garam Nasional juta ton 1,50
5 Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan 5 Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT Kawasan 12,00
6 Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Ragam 4,00
6 Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan 7 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Kawasan 4,00
8 Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Ragam 4,00
7 Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang lestari dan berkelanjutan 9 Luas kawasan konservasi Juta Hektar 23,80
10 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Hektar (Ha) 10.000.000,00
11 Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan Jenis 6,00
8 Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan 12 Luas Kawasan Konservasi Juta Hektar 23,80
13 Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Hektar (Ha) 10.000.000,00
9 Terwujudnya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil 14 Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan Pulau 22,00
15 Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungan. Komunitas 5,00
16 Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak Yang Pulih Kembali Kawasan 36,00
10 Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan 17 Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Jenis 6,00
11 Terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 18 Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan Kawasan 43,00
12 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdayaguna 19 Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Pulau 8,00
20 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan Komunitas 3,00
13 Terwujudnya kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL 21 Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab Ditjen PRL Level 4,00
14 Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali 22 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan Kawasan 18,00
15 Tersalurkannya bantuan pemerintah DJPRL yang tepat sasaran 23 Efektivitas Bantuan Pemerintah DJPRL Indeks 87,50
16 Penataan ruang laut dan zonasi pesisir 24 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Kawasan 13,00
17 Tersedianya kebijakan lingkup DJPRL yang berkualitas 25 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah indeks 8,00
18 Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing lingkup DJPRL 26 Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah Tanggung Jawab DJPRL Level 4,00
19 Terwujudnya ASN DJPRL yang kompeten, profesional, dan berintegritas 27 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL indeks 72,00
20 Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang terlaksana secara efektif 28 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL Indeks 70,00
21 Tersedianya manajemen pengetahuan DJPRL yang handal dan mudah diakses 29 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL % 82,00
22 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 30 Nilai PMPRB DJPRL Nilai 30,00
31 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL Nilai 88,00
32 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL Indeks 72,00
23 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 33 Nilai Pengungkit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL Nilai 22,40
24 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 34 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja 7,00
25 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 35 Level Maturitas SPIP DJPRL Level 3,00
26 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 36 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL Persen (%) 1,00
27 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 37 Nilai SAKIP DJPRL Nilai 83,00
28 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 38 Nilai PM SAKIP DJPRL Nilai 83,00
29 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 39 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik DJPRL Dokumen/Proposal 1,00
30 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 40 Level Maturitas SPIP DJPRL Level 3,00
41 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Persen (%) 60,00
31 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 42 Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Unit Kerja 8,00
32 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 43 Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik DJPRL Unit Kerja 1,00
33 Terwujudnya birokrasi DJPRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 44 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL Persen (%) 60,00
34 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL 45 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL Presen (%) 82,00
46 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Nilai 85,00
35 Terkelolanya anggaran pembangunan DJPRL secara efisien dan akuntabel 47 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran DJPRL nilai 88,00
48 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2019 Presen (%) 1,00