Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PRL 1 Nilai PMPRB DJPRL Nilai 30,00
2 Terwujudnya aparatur sipil negara Setditjen PRL yang kompeten, profesional dan berintegritas 2 Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL Indeks 72,00
3 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PRL 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen PRL Nilai 88,00
4 Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL Indeks 72,00
5 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Setditjen PRL Persen (%) 100,00
6 Nilai PM SAKIP DJPRL Nilai 83,00
7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Setditjen PRL Nilai 90,00
8 Level Maturitas SPIP DJPRL Level 3,00
9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setditjen PRL Persen (%) 60,00
10 Persentase Unit Kerja Setditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Persen (%) 82,00
11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen PRL Nilai 85,00
12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL Nilai 75,00
4 Tersedianya manajemen pengetahuan Setditjen PRL yang handal dan mudah diakses 13 Persentase unit kerja Setditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Persen 82,00
5 Terlaksananya pengelolaan data dan informasi DJPRL sesuai kebutuhan 14 Informasi DJPRL yang dikelola dan dipublikasikan Informasi 1.200,00
15 Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Dokumen 6,00
6 Terlaksananya pengelolaan data dan informasi DJPRL sesuai kebutuhan 16 Jumlah Informasi DJPRL yang dikelola dan dipublikasikan Informasi 1.200,00
17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL (%) Nilai 75,00
18 Jumlah Dokumen Data Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dihasilkan Dokumen 8,00
7 Terwujud dan terlaksananya kerja sama bidang PRL dalam dan luar negeri yang implementatif 19 Dokumen Kerja Sama Program PRL yang Disepakati Dokumen 3,00
20 Pedoman Delegasi RI dalam Pertemuan Kerja Sama Internasional Program PRL yang Ditetapkan Dokumen 2,00
21 Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Program PRL lingkup Nasional dan Internasional yang telah Disepakati Persen (%) 70,00
8 Terwujudnya birokrasi Setditjen PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 22 Presentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Setditjen PRL Persen 100,00
23 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL Nilai 83,00
24 Presentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Setditjen PRL Persen 100,00
25 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Setditjen PRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Persen (%) 60,00
26 Persentase Pemenuhan Dokumen Inovasi Pelayanan Publik Lingkup DJPRL Persen 100,00
27 Jumlah Unit Kerja Lingkup DJPRL yang Dibangun Zona Integritas Menuju WBK Unit 1,00
9 Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup DJPRL 28 Persentase Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS) yang terselesaikan Persen (%) 100,00
10 Terkelolanya anggaran pembangunan Setditjen PRL secara efisien dan akuntabel 29 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen PRL Nilai 88,00
30 Batas tertingi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setditjen PRL dibandingkan realisasi anggaran Setditjen PRL TA. 2019. Persen 1,00
11 Tersedianya kebijakan pembangunan PRL yang efektif 31 Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut yang Diajukan Penyelesaiannya Dokumen 15,00
12 Terwujud dan terlaksananya kerja sama bidang PRL dalam dan luar negeri yang implementatif 32 Jumlah dokumen kerja sama program PRL yang disepakati Dokumen 4,00
33 Jumlah Pedoman Delegasi RI dalam pertemuan kerja sama internasional Program PRL yang ditetapkan Dokumen 2,00
34 Persentase tindak lanjut kerja sama Program PRL lingkup nasional dan internasional yang telah disepakati Persen 70,00
13 Terselenggaranya pengelolaan anggaran DJPRL yang optimal 35 persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN Persen (%) 100,00
14 Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 36 Persentase Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS) yang terselesaikan Persen 100,00
37 Persentase Pemenenuhan Dokumen Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah Persen 100,00
15 Tersedianya kebijakan pembangunan PRL yang efektif 38 Jumlah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut yang diajukan penyelesaiannya Dokumen 15,00
16 Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal 39 Persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN Persen 100,00