Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP 1 Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan % 93,00
2 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing % 54,18
2 Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meningkat 3 Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan % 85,00
3 Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat 4 Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan % 94,00
4 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan 5 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku % 89,00
5 Terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif 6 Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan % 85,00
6 Pemantauan dan Operasi Armada efektif 7 Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP indeks 86,72
7 Terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif 8 Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP indeks 86,72
8 Pemantauan dan Operasi Armada efektif 9 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing % 54,18
9 Terwujudnya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif 10 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan indeks 8,00
10 Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas 11 Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan % 93,00
11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP 12 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP unit 4,00
13 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP Nilai 30,00
14 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP % 1,00
12 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas 15 Indeks Profesionalitas ASN KKP indeks 72,00
13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP 16 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen. PSDKP % 72,00
17 Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP Nilai 87,00
18 Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik unit 1,00
19 Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP level 3,00
20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP % 82,00
21 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP % 60,00
22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP Nilai 88,00
23 Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP Nilai 85,00
14 Terwujudnya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses 24 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar % 82,00
15 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 25 Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP Nilai 85,00
26 Jumlah Unit kerja Ditjen. PSDKP berpredikat menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) jumlah 5,00
27 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Direktorat Jenderal PSDKP indeks 80,00
28 Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP indeks 85,00
29 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP % 60,00
30 Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat Jenderal PSDKP inovasi 5,00
31 Level Maturitas SPIP DJPSDKP level 3,00
16 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel 32 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen. PSDKP nilai 88,00
33 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun sebelumnya % 1,00